Kasus Manohara contoh minimnya perlindungan negara pada rakyat

12 06 2009

Mencermati perkembangan kasus Manohara dan juga mengenai tanggapan publik dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia yang mengeluarkan opininya melalui media internet ditemukan pula berbagai komentar baik yang mendukung, mencela, dan netral-netral saja karena tidak tahu menahu soal kasus Manohara ini yang melibatkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia.

Bagi masyarakat yang ikut peduli mendukung untuk terselesaikannya kasus-kasus (bukan pribadi orang yang sedang bermasalah, contoh Manohara) yang melibatkan dua negara ini berarti mereka sudah menunjukkan kepeduliannya untuk ikut peduli dengan kondisi Indonesia. Sedangkan orang yang netral karena tidak tahu menahu sebaiknya segera mencari tahu. Akan tetapi mengenai mereka yang hanya menghujat ataupun mencela kasus ini berarti mereka ini tidak peduli sama sekali dengan kondisi bangsa ini, mereka hanya ingin hidup tenang dan tidak mau ada keributan-keributan alias mementingkan diri sendiri.

Masyarakat diharuskan melihat dari sisi kasus suatu permasalahannya agar kasus tersebut segera diselesaikan dengan secepatnya baik oleh orang yang terlibat maupun pemerintah (terpaksa terlibat karena kasus ini antar lintas negara) daripada masyarakat melihat pribadinya orang yang terlibat.

Kalaupun ada kesan kasus ini dibesar-besarkan kemungkinan dimaksudkan agar kasus ini tetap eksis agar orang yang sudah tahu menjadi tahu dan yang belum tahu menjadi tahu. Fakta atau rekayasa dari kasus tersebut penentuannya adalah hasil akhir dari penyelesaian kasus tersebut. Kalau tidak ada usaha untuk menyelesaikan perkara, publik seharusnya tetap konsisten untuk menuntut menyelesaikan kasus tersebut dengan cara tetap memantaunya.

Kebanyakan orang yang sudah tahu menjadi merasa bosan kemudian frustasi akhirnya berakibat menghujat ataupun mencela orang yang terlibat masalah itu dengan dugaan-dugaan bersandiwara atau rekayasa, dalam hal ini Manohara dan Daisy Fajarina. Kalau pemerintah juga tidak ada niatan untuk membantu menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan warga RI atau tentang wilayah negara RI sebaiknya rakyat yang lain sebaiknya terus menyuarakannya agar pemerintah sebagai perwakilan suatu negara membuat keputusan untuk menentukan sikapnya.

Kasus ini juga dilihat oleh selebriti kita, Rieke Dyah Pitaloka yang melihat kasus Manohara ini yang menunjukkan bahwa negara masih minim memberikan perlindungan kepada warganya yang berada di negara lain. Rieke justru mengharapkan agar permasalahan ini tidak dibesar-besarkan dan segera diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada.

Saya lihat kasus ini di satu sisi masih minimnya perlindungan negara terhadap warganya, kelas sosial yang seperti itu aja bisa mengalami hal seperti itu, apalagi TKI, saya berharap tidak terlalu dibesar-besarkan, selesaikan melalui mekanisme hukum yang ada,” ungkap wanita berusia 35 tahun itu.

Publik merasa pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan kepada rakyatnya maka dari itu peranan pemerintah ini memang sangat diperlukan untuk segera diselesaikan.

Maksudnya peranan negara bagaimana, ya selesaikanlah, jangan sampai dijadikan pengalihan isu-isu yang sebetulnya harus mendapatkan respon dari pemerintah,” papar Rieke.

Kurang seriusnya pemerintah dalam menangani kasus-kasus seperti tenaga kerja Indonesia yang mendapat masalah di luar negeri merupakan salah satu contoh bahwa hal itu menunjukkan pemerintah kurang maksimal atau masih minim sekali dalam memberikan perlindungan. Pemerintah harus bisa mengantisipasi agar para TKI tidak mendapatkan masalah lebih berat atau sampai kehilangan nyawanya karena bermasalah dengan warga setempat(negara lain).

Ya seperti tenaga kerja, dan Siti Hajar yang baru itu, tidak cukup hanya telepon, tapi bagaimana penanganannya diuji secara serius,” tambahnya.

Seperti yang diutarakan oleh Rieke Dyah Pitaloka, pemerintah memang harus menguji secara serius dan tidak hanya melakukan menelepon kemudian menunggu respon dari yang bersangkutan dalam menangani suatu permasalahan di luar negeri.

Tindakan itu mirip dengan apa yang dialami oleh Manohara dan kemungkinan juga memiliki kemiripan dengan kasus-kasus TKI yang lainnya.

Seperti yang telah banyak diberitakan, pihak pemerintah dalam hal ini KBRI hanya melakukan kontak menanyakan dugaan adanya penganiayaan terhadap Manohara kepada pihak Kelantan tanpa menyelidiki lebih serius. KBRI tidak bisa menemui Manohara karena pihak Kelantan mengatakan Manohara sedang sakit, kemudian Manohara baik-baik saja dan tidak ada penganiayaan apapun seperti yang dituduhkan oleh Daisy kepada Fakhry. Fakhry dan Manohara kan sudah suami istri, mana mungkin dianiaya….

Hanya begitu sajakah tindakan pemerintah kepada rakyatnya yang berada di luar negeri ?

Mudahnya pemerintah percaya begitu saja dengan apa yang diucapkan oleh orang yang telah diduga telah melakukan penganiayaan.

Apakah seperti ini yang terjadi pada TKI yang disiram air panas dan dipukuli oleh majikannya seperti yang dialami Siti Hajar itu. Pemerintah hanya menunggu hingga sebuah bukti kenyataan adanya penyiksaan atau meninggal dunia, kemudian pemerintah baru bertindak ?

Siti Hajar kemungkinan tidak akan dipedulikan ketika ada DUGAAN penganiayaan yang dilakukan oleh majikannya. Dan kepeduliannya pemerintah hanya menelepon atau langsung menyakan ke majikannya Siti Hajar tentang adanya dugaan penganiayaan.

Kira-kira sang majikan tersebut akan menjawab apa ?

Tidak ada pak, semuanya baik-baik saja kok. Benar tidak ?

Setelah ada bukti penyiksaan atau kehilangan nyawa, pemerintah baru BERTINDAK. Benar atau tidak ?

Bayangkan, Manohara itu menjadi istri putra raja yang seharusnya dicintai, disayang kenyataannya yang bersangkutan berbicara sendiri (itupun masih ada orang yang belum percaya) masih mendapat penyiksaan dari suaminya apalagi rakyat Indonesia yang sedang mencari rejeki.

Jadi kalau kasus Manohara selalu dibuat eksis karena semua orang masih menunggu penyelesaiannya seperti apa.

Dan untuk selanjutnya perkara-perkara yang melibatkan dua negara ini penyelesaianya seperti apa dan yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya agar aman itu juga seperti apa ?

Apakah anda merasa dilindungi oleh Indonesia ketika bekerja di luar negeri ? (mohon dijawab khusus oleh orang yang pernah mengalami masalah di luar negeri)

Perlindungan dari negara merupakan salah satu manfaat dari pembuatan NPWP dan pajak yang lain-lainnya kan ?

Perlu diketahui bahwa di tulisan ini, Rieke Dyah Pitaloka hanya berbicara pada kalimat  yang diberi tanda ” (kutip) saja , sedangkan yang lainnya hanyalah sebuah opini dan bukan bermaksud memfitnah pemerintah akan tetapi mengajak pemerintah untuk lebih aktif lagi melindungi rakyat Indonesia.


Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: